Berita Jambi - Sekitar 35 persen masyarakat di pedesaan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, masih bergantung pada minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan penerangan rumah.
Karena itu, pasokan minyak tanah diharapkan tidak berhenti meski pemerintah mulai akan merealisasi program penyaluran gas elpiji 3 kilogram.
Ketua DPRD Batanghari Abdul Fattah mengatakan, pasokan listrik dari PT PLN belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Batanghari. Sekitar 35 persen desa belum dialiri listrik.
"Masyarakat umumnya masih menggunakan lampu minyak untuk penerangan sehari-hari. Masih banyak penduduk yang menggunakan minyak tanah untuk alat penerangan di malam hari," tuturnya.
Karena itu, lanjut Abdul Fattah, pemerintah daerah perlu memikirkan ketersediaan minyak tanah selama program konversi minyak tanah ke gas elpiji yang berlangsung pada akhir tahun ini. Jangan sampai masyarakat tidak bisa menerangi rumahnya karena pasokan minyak tanah terhenti, lanjutnya.
Ia melanjutkan, pihaknya tidak menolak adanya program konversi tersebut. Hanya saja, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kondisi minimnya sarana penerangan masyarakat di pedesaan. Sebelum pasokan minyak tanah dihentikan, tambahnya, program listrik masuk desa perlu secepatnya direalisasi.
Selain itu, dalam proses konversi gas elpiji, pemerintah juga perlu memperhatikan keamanan alat. Saat ini, katanya, sebagian peralatan yang akan diberikan kepada masyarakat seperti kompor gas dan perangkat lain, sudah ada di Jambi sejak enam bulan terakhir, namun belum didistribusikan ke masyarakat .
Ia mengusulkan agar seluruh peralatan yang telah cukup lama di gudang tersebut, dicek kembali keamanannya. " Perlu pengecekan kembali pada tabung dan komponen lainnya apakah udah sesuai stadar nasional dan aman digunakan," ujarnya.
Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengatakan, pihaknya akan berupaya menfasilitasi agar distribusi minyak tanah tetap berlangsung meski gas elpiji 3 kilogram mulai disalurkan ke masyarakat.
"Kami akan usulkan ke pusat agar penyaluran minyak tanah jangan dihentikan, atau setidaknya pemerintah memperlambat proses konversi," katanya.
Pemerintah Provinsi Jambi tengah mendata calon penerima paket bantuan. Pendataan yang telah berlangsung sejak September lalu dilakukan agar penerimanya tepat sasaran.
Selain itu, pihak rekanan juga tengah melakukan sosialisasi penggunaan tabung elpiji beserta kelengkapannya secara baik dan benar kepada masyarakat pengguna, serta standarisasi tabung gas.
Pengawasan dilakukan atas pendistribusian paket bantuan, ketersediaan dan pasokan elpiji pasca konversi, menjamin ketersediaan dan pasokan minyak tanah subsidi dan non subsidi pascakonversi, serta kesiapan di tingkat agen atau penyalur elpiji.
Ditjen Migas Kementerian ESDM telah menunjuk tiga perusahaan pelaksana konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg untuk wilayah Provinsi Jambi, yaitu PT Sehat Pratama Sejati untuk kegiatan pendataan calon penerima dan pendampingan pendistribusian paket perdana elpiji.
Selain itu, PT Kencana Mandiri Ulinusa untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi penggunaan kompor dan tabung gas, dan PT Pertamina Gas Domestik Region I Rayon V yang bertugas mendistribusi paket bantuan elpiji 3 kg berupa tabung beserta isi, kompor gas 1 tungku beserta asesorisnya (selang, klem dan regulator).
Realisasi program konversi minyak tanah ke gas elpiji, kata Hasan Basri Agus, dimulai pada 31 Desember tahun ini.
0 komentar:
Post a Comment