Hasan Basri Agus - Fachrori Resmi Pimpin Jambi

JAMBI — Pasangan Hasan Basri Agus dan Fachrori Umar mulai Selasa (3/8/2010) resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Hasan-Fachrori memenangi Pilkada Jambi satu putaran pada 19 Juni lalu. Keduanya diminta untuk mampu menjalankan amanah untuk kesejahteraan masyarakat.

Demikian dikemukakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung DPRD Provinsi Jambi setelah melantik pasangan pemenang Pilkada Jambi ini. Pelantikan dihadiri lebih dari 2.000 orang. Hadir pula Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen Edy Baskoro. Partai ini adalah salah satu pengusung pasangan Hasan Basri Agus-Fachrori Umar atau HBA-FU. Selain itu, hadir sejumlah gubernur di wilayah Sumatera serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.

Menurut Gamawan, HBA-FU dapat langsung menjalankan program-program kerjanya. Ia juga mengimbau keduanya agar secepatnya merealisasi pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan, serta peningkataan sektor pertanian.

Selain itu, penyerapan dana APBD perlu segera dilaksanakan. Pemanfaatan APBD diutamakan pada belanja untuk kepentingan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Pembangunan juga harus dilaksanakan secara merata.

Terkait terpilihnya HBA-FU, Anas Urbaningrum meminta pasangan ini lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. "Apa yang dilakukan HBA untuk kepentingan masyarakat Jambi, itu sesuai dengan kepentingan Partai Demokrat," ujarnya.

HBA-FU memenangi Pilkada Jambi 19 Juni lalu dengan perolehan 607.030 suara atau 40,6 persen. Pasangan ini unggul di enam kabupaten, seperti Sarolangun, Kota Jambi, Merangin, Batanghari, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Di Sarolangun yang merupakan kabupaten pimpinan HBA, pasangan ini memperoleh kemenangan hampir mutlak, 81,5 persen.

Diwarnai demo

Pelantikan HBA-FU juga diwarnai unjuk rasa damai. Aksi itu digelar mahasiswa dari Universitas Jambi dan IAIN Sultan Thaha dan berlangsung di Simpang Bank Indonesia, Telanaipura. Dalam aksinya, mereka menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang baru untuk memperbaiki infrastruktur dan mendorong perekonomian rakyat. Gubernur didesak menolak konversi minyak tanah ke gas karena belum ada jaminan keselamatan penggunaan tabung gas elpiji 3 kilogram yang selama ini kerap menelan korban jiwa. Gubernur juga diminta segera merealisasikan program kerja 100 harinya.

Dalam kesempatan itu, mahasiswa mempertanyakan hasil kerja Gubernur lama, Zulkifli Nurdin. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur dinilai buruk, tetapi tetap diterima oleh DPRD Provinsi Jambi. LKPJ Gubernur dinilai masih punya kekurangan, seperti masalah pembangunan Jembatan Batanghari II yang molor hingga tujuh tahun dan menghabiskan dana senilai Rp 161 miliar.

Kompas.com